undang undang terorisme. 2015. undang undang terorisme

Hubungan Teroris Bekasi, Pabrik Modifikator Senjata Api dan Peran 3 Polisi. CO, Jakarta - Setelah rentetan teror bom yang terjadi di beberapa daerah, tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Antiterorisme yang sedang dibahas di parlemen kembali digaungkan. Dalam Pasal 43 ayat 3, pelibatan TNI diatur lebih lanjut di perpres dan dikonsultasikan di DPR. 01/2017 dan Peraturan OJK No. May 31, 2018 · TRIBUNNEWS. "Selandia Baru Menyusun Undang-undang Kontra Terorisme. May 30, 2018 · Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. Undang-undang ini menjadi aturan hukum khusus yang hingga saat ini dipakai dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Kumpulan berita Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai terorisme, tindakan teror, teror bom, aliran radikal, separatisme di daerah dan seluruh Indonesia yang terbaru, dan terkini hari ini. 5406, LL SETNEG: 33 HLM. RUU anti-terorisme Singapura dinilai ancam kebebasan pers. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah. pdf. Araf meminta masa perpanjangan penahanan tersangka teroris juga harus diatur dengan mekanisme kontrol. Laporan latar belakang ini, yang merupakan kelanjutan serangkaian laporan mengenai terorisme di Asia Tenggara, menilik sejarah persekutuan antara JI dan MILF, seberapa jauh kerjasama yang dijalin di masa lalu, serta status hubungan saat ini. May 17, 2018 · Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya di Beijing, Cina, Kamis. Pada pasal 35 A disebutkan korban terorisme. DPR dan pemerintah mencapai mufakat menyepakati definisi terorisme dengan memasukan frasa motif politik, pada Kamis. Padahal menurut Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang. Sembunyikan. Disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. 45 TLN NO. Perempuan yang selama ini cenderung berada di belakang layar, mulai menunjukkan diri sebagai pemain lapangan menjadi pelaku aksi teror. com, Jakarta Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Ia berharap undang undang hasil revisi segera ditindaklanjuti untuk jadi payung hukum pemberantasan terorisme di Indonesia. Merdeka. Berdasarkan Undang-Undang No. Namun, kata Harkristuti, tindak terorisme tetap terjadi. com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan negara berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Tribun Network. 122 Perbesar Pimpinan Rapat Paripurna Agus Hermanto mengetuk palu tanda disahkannya RUU Terorisme menjadi UU, Jakarta, Jumat (25/5). Kali ini, teror itu berwujud aksi bom bunuh diri. "Yang harus digarisbawahi dalam ketentuan UU Terorisme harus memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bergerak namun tetap harus sesuai. TRIBUNNEWS. ISIS sudah dekat dengan RI, semua pihak harus terima UU ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sopyan, Yayan. Fakta menyebutkan, banyak kalangan muda yang terlibat terorisme, seperti aksi bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018 lalu. Diperlukan payung hukum baru agar langkah aparat di lapangan dalam memberantas terorisme lebih trengginas namun tidak melanggar aturan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG I. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi KUHP bertajuk Quo Vadis Pemberantasan Terorisme di Indonesia menurut KUHP Baru: Suatu Catatan Akhir Tahun di kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo pada. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah pencegahan aksi teror. Fraksi Golkar Dorong Penuntasan RUU Anti-Terorisme. Konfirmasi Email. Jakarta - Pemerintah Marokko, mengatakan Undang-Undang Penegakkan Hukum Terhadap Pendukung Teroris (Justice Against Sponsors of Terrorisme Act/JASTA) yang disahkan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan lalu, akan membuat lemah upaya kontra-teror internasional. "Karena itu kami mengharapkan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pansus dan DPR memperhatikan poin-poin kelemahan dalam perumusan Revisi Undang-Undang. Jun 9, 2020 · "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman. id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan jika Undang-undang No. TEMPO. com, Jakarta - Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme Supiadin Aries Saputra menyebut ada tigal hal yang membedakan antara UU Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan UU Antiterorisme yang saat ini sedang direvisi DPR bersama pemerintah. Tidak adil kiranya bila kita tidak menyebut Organisasi Papua Merdeka yang melancarkan. Perdebatan ini berlangsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak. Aug 11, 2020 · Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika. CO , Jakarta - Pemerintah akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. 12/POJK. Namun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo minta satu hal dapat dimasukkan dalam UU Antiterorisme ini. Ditetapkan: 21 Juni 2018. REPUBLIKA. Peraturan. Terorisme. Saat ini, DPR RI dan pemerintah masih membahas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme. comAraf meminta masa perpanjangan penahanan tersangka teroris juga harus diatur dengan mekanisme kontrol. Jika tidak, generasi muda akan menjadi korbannya dan persatuan bangsa dipertaruhkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara RepublikREPUBLIKA. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak pidana Terorisme. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Artinya, usulan perubahan UU itu belum disampaikan kepada Kementerian Pertahanan yang nanti akan meneruskan ke DPR RI. JAKARTA, KOMPAS. 2013/No. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan. Selama ini, pidana yang diterapkan dalam undang-undang untuk tindak terorisme sudah menerapkan pidana yang berat. Network. Merdeka. id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kadek Melda Luxiana - detikNews. Setelah dua tahun menjadi perdebatan di DPR, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirya disahkan menjadi undang-undang. “Saya tidak berani mengatakan, bahwa KUHP baru akan mengubah. Dua bom meledakkan Sari Club dan. Kesepakatan itu masuk dalam revisi rancangan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme (RUU TPT) yang kini masih dalam pembahasan di. nasional 30 Mei 2018 19:45 WIB. DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi UU. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Ini menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak karena polisi bisa main tangkap tanpa bukti yang jelas terhadap terduga teroris. ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. TRIBUNNEWS. Revisi UU Terorisme masih jadi tanda tanya sejumlah pihak. Ancaman Hukuman bagi Teroris. KOMPAS. Maka itu, sambung anggota Pansus RUU Terorisme ini, dalam revisi undang-undang terorisme, akan diupayakan penguatan deteksi dini. com - Undang-Undang Terorisme baru saja disahkan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013. Sebuah perjalanan panjang yang cukup alot, mengingat pemerintah telah mengajukan revisi tersebut kepada DPR sejak tahun 2016. PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM . Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," ucap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). Liputan6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. ‎. Upaya merevisi Undang-undang Terorisme yang banyak ditentang sejak diungkapkan empat tahun lalu, mendapat momentum baru dari serangan teror di Sarinah, Jakarta, namun para aktivis memperingatkan. “Sudah dicabut undang-undang antisubversif. Anggota parlemen dari kubu. Usulan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pembatasan pada orang-orang yang diduga merencanakan serangan. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM . UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis. Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan. "Jadi undang-undangnya ini agak beda lagi dengan Undang-undang 15 Tahun 2003. pemeriksaan bank. Penembakan massal yang terjadi di El Paso, Texas, pada Minggu (4/8) lalu kini diselidiki sebagai kasus serangan. Karena dengan revisi itu kan diberikan. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pansus RUU Terorisme DPR, M Syafii. Ia menekankan perlu ada penguatan dalam berbagai dasar hukum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 17 Tahun 2013. Di Asia Tenggara, lanjutnya, Indonesia masih lebih aman dari ancaman terorisme ketimbang Filipina, Thailand, dan Myanmar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akhirnya memilih merevisi, bukan menerbitkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena beberapa alasan. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 JO UNDANG-UNDANG. 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang No. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, termasuk didalamnya penyadapan. Saya pikir, di mana orang-orang tertentu yang dicurigai sebagai teroris asing dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme baru kami," kata Menteri Kehakiman Menardo Guevarra kepada Arab News,. Pencarian. Undang-Undang Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang memunculkan rasa takut di masyarakat. "Harapan kita, dengan adanya UU Antiterorisme penanganan masalah teroris di Indonesia harus lebih baik," ujar Praktisi Hukum Suhardi Somomoeljono dalam keterangannya, Rabu (30/5). Grup Operasi Moneter (GOpM) - DPM, Telepon No. com- Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) atau juga sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid menyebut NII belum termasuk dalam daftar organisasi terorisme yang diakui pemerintah Indonesia. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. com - Dalam parade sejarah panjang perjalanan Pulau Dewata, tak seorang pun mengira Bali akan diguncang ledakan bom di dua kawasan yang berbeda, pada 12 Oktober 2002, tepat hari ini 19 tahun lalu. Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran. TRIBUNNEWS. 106, LL SETNEG : 20 HLM. 2002 No. Mahfud mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB Papua sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana sebaiknya pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Nasional yang akan dating. JAKARTA, KOMPAS. Liputan6. Ketika ada kejadian, ada peristiwa, akibatnya,. TEMPO. Revisi UU ITE ini nantinya akan dilakukan secara terbatas terhadap substansi. DPR Anggap Pengawas Independen Undang-Undang Terorisme Tak Perlu. Radikalisme:. COM, JAKARTA - Pengamat Terorisme Ken Setiawan berpendapat bahwa UU Nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme memiliki kelemahan. Halaman ini telah diakses 13281 kali. Diatur oleh dua undang-undang sekaligus, maka perlindungan dan pemenuhan hak korban terorisme dianggap sudah sangat kuat Rabu, 11 Oktober 2017 18:13 WIB Editor: Eko SutriyantoKoordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyasar pihak-pihak yang tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme. "Sekarang. Aturan kompensasi bagi korban terorisme diatur dalam beberapa pasal, yakni 35A, 36, 36A, 36B, dan 43 L. Oleh Yosepha Pusparisa. Wahyudi juga menyoroti penggunaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang. "Ini mudah-mudahan Minggu depan kita segera menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman di DPR," kata Wiranto seusai. Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Apr 11, 2021 · Ada kecenderungan pergeseran pelaku terorisme di Indonesia. id - Serangan teroris secara beruntun sejak kericuhan napi terorisme di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob, pada Selasa (8/5/2018), hingga ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya, Senin pagi (14/5/2018), membuat Presiden Joko Widodo mewacanakan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ia mengatakan, banyak hal yang harus ia lakukan terkait kasus tindak pidana terorisme, salah satunya, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memberikan perlindungan kepada. (shutterstock. Merdeka. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pertama, organisasi dan orang datang bergabung dengan ISIS namanya teroris. Tap untuk memuat ulang. Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif," Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah menyiapkan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat. . 140/PUU-VII/2009. Sistem Pertahanan Negara Indonesia. 3 No. Namun koalisi menilai, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebenarnya membutuhkan undang-undang khusus. Ia mengakui memang dibutuhkan peran TNI dalam memberantas terorisme namun harus diperjelas posisinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat dalam periode 1999-2016,. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 4. tirto. Salah satu alasan pemerintah saat ini kondisi terorisme tak lagi bisa diakomodir dengan UU Nomer 15. "Kalau memang sudah digolongkan dalam kelompok terorisme tentunya menggunakan UU itu," tutur Karo Penmas Divisi Humas. tirto. Belum Memiliki Akun Daftar di Sini. Jun 21, 2018 · Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Dalam keterangannya, Gatot menuturkan, terjadinya aksi teror dan tindakan radikal di Indonesia saat ini, lantaran Undang-undang terorisme yang ada saat ini baru. 'Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Wapres terkait UU Penanggulangan Terorisme yang disetujui di DPR Jumat lalu,' Minggu, 11 Juni 2023; Cari. Terorisme dijadikan alat untuk mencapai matlamat oleh pelbagai pertubuhan politik; parti politik di kedua-dua haluan kanan dan kiri, serta pertubuhan-pertubuhan nasionalis, keagamaan, revolusioner dan juga pemerintah. 6/14/2023. Pada Senin (6/4/2015), Malaysia menangkap 17 terduga teroris perencana. tirto. Uni Eropa Setujui Undang-Undang Terorisme, Perusahaan Media Sosial Segera Hapus Konten Berbau Terorisme. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismeUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ahli hukum pidana, Muladi menyebutkan, hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya berbagai kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan lain sebagainya, yang. Pembahasan revisi undang-undang terorisme yang kini mulai berlangsung di DPR menuai polemik karena dikhawatirkan akan semakin memperbesar wewenang aparat sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan. Indonesia Nomor 17/SEOJK. Pakistan adalah anggota OKI dan telah menjadi korban terorisme selama bertahun-tahun. Kelemahan yang dimaksud tidak ada pasal yang. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menambah ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme. Ia mengatakan, anak-anak korban terorisme harus tetap dilindungi oleh negara. Pasal yang berisi tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya adalah isi pasal 28E Ayat 1 UUD 1945. ID, MANILA -- Mahkamah Agung Filipina mengatakan sebagian undang-undang anti-terorisme yang disahkan tahun lalu tidak konstitusional. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau. CO. Upaya yang dilakukan dalam rangka. Undang-Undang No. 2, 95-212. Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan. DPR menyetujui. Sebelum mengambil keputusan, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii terlebih. Sebelum akhirnya disetujui, revisi UU ITE melalui. com, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme yang baru saja disahkan DPR, juga mengatur pemberian kompensasi bagi korban terorisme. Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mempercepat revisi Undang-Undang No. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah atas Putusan MK No.